Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi menilai, deflasi yang terjadi di tiga provinsi terdampak bencana banjir dan longsor merupakan bukti cepatnya pemulihan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Fithra menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami deflasi bulanan pada Januari 2026. Berdasarkan data BPS, Aceh mengalami deflasi sebesar 0,15 persen secara bulanan, Sumatera Barat deflasi 0,75 persen, dan Sumatera Utara deflasi 1,15 persen.
Menurut Fithra, deflasi tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah memulihkan infrastruktur kunci, terutama jalur transportasi yang mendukung distribusi logistik.
“Inflasi itu bisa diturunkan salah satunya lewat jalur logistik. Kalau logistiknya lancar, berarti lalu lintas barang lebih tinggi. Itu bisa menjelaskan kenapa mereka inflasinya bisa rendah sekali, atau bahkan deflasi,” ujar Fithra, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, bencana banjir dan longsor sebelumnya sempat merusak infrastruktur penghubung penting, seperti jalan dan jembatan, yang menghambat pasokan barang kebutuhan pokok.
Akibat gangguan distribusi tersebut, harga sejumlah komoditas sempat melonjak di wilayah terdampak. Hal itu tercermin dalam data BPS yang menunjukkan ketiga provinsi mengalami inflasi cukup tinggi pada Desember 2025. Pada periode tersebut, Aceh mencatat inflasi sebesar 3,6 persen, Sumatera Utara sebesar 1,66 persen, dan Sumatera Barat sebesar 1,48 persen.
Fithra menilai, kondisi inflasi tersebut mulai mereda setelah Pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur, termasuk pembangunan jembatan armco dan bailey serta perbaikan sejumlah ruas jalan nasional.
“Dengan kata lain, Pemerintah saat itu melakukan aktivitas pembenahan supply dan membantu masyarakat terdampak. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan ‘Pemerintah ke mana saja?’ Nah, itu justru buktinya adalah inflasi yang turun,” imbuhnya.
Selain pemulihan infrastruktur, Fithra menilai penyaluran bantuan sosial Pemerintah juga berkontribusi terhadap menurunnya tekanan harga di wilayah terdampak bencana.
“Bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok, yang masuk kategori volatile food, membuat masyarakat tidak perlu membeli di pasar. Ketika permintaan turun, harga pun relatif lebih terkendali,” tutupnya.
Data BPS menunjukkan stabilitas harga di wilayah terdampak bencana menjadi indikator penting keberhasilan pemulihan ekonomi daerah, sekaligus mencerminkan perbaikan konektivitas distribusi barang pascabencana.
