Aksi juru parkir (jukir) liar di kawasan tugu perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang menjadi sorotan setelah diketahui oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kejadian ini terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria mengenakan jaket hoodie berwarna hitam mengarahkan sebuah mobil putih dari bahu jalan. Setelah itu, pria tersebut menerima sejumlah uang dari pengemudi, yang diduga sebagai pungutan parkir liar. Lokasi kejadian berada di area tugu perbatasan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), yang seharusnya menjadi fasilitas publik bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi langsung memberikan peringatan keras kepada para pelaku jukir liar. Ia meminta agar praktik tersebut segera dihentikan.
“Bagi mereka yang mencoba jadi tukang parkir liar dadakan dengan memanfaatkan fasilitas yang dibangun oleh pemprov untuk kepentingan sendiri, mohon dihentikan ya,” ucap Dedi Mulyadi. Ia menegaskan bahwa peringatan tersebut bukan sekadar imbauan biasa, melainkan akan diikuti dengan tindakan tegas apabila masih ditemukan pelanggaran. “Kami akan melakukan tindakan tegas kalau saya sudah ingatkan,” kata Dedi Mulyadi. “Yang di spot atau area yang dibangun oleh pemprov kemudian ngambilin uang tanpa bekerja, saya ingatkan ya, untuk dihentikan. Kalau tidak, Anda akan ditangkap,” tegasnya.
Respons cepat ditunjukkan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Kasatpol PP Jawa Barat, Tulus Arfian, menyampaikan bahwa pihaknya segera melakukan patroli dan sosialisasi di kawasan perbatasan tersebut. “Kami langsung melakukan sosialisasi dan patroli dengan melibatkan Satpol PP Subang dan Bandung Barat,” ujar Tulus. Penanganan ini dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Perhubungan dan aparat kewilayahan setempat.
Tulus menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan akan dimulai dari langkah persuasif hingga tindakan tegas sesuai prosedur jika pelanggaran terus terjadi.
