Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaannya perlu berlangsung secara transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses layanan pendidikan.
Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Ade Wawan, S.Pd.I., melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Parongpong. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para wali murid sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus ruang komunikasi antara penyelenggara pendidikan dan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, H. Ade Wawan mendengarkan berbagai masukan, pertanyaan, dan harapan yang disampaikan oleh para wali murid terkait proses penerimaan peserta didik baru. Aspirasi yang diterima menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan proses PPDB berjalan sesuai ketentuan, mengedepankan prinsip keadilan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat.
DPRD Kabupaten Bandung Barat memandang bahwa pendidikan merupakan layanan dasar yang harus dijaga kualitas dan aksesibilitasnya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik yang transparan dan akuntabel.
Melalui dialog bersama para wali murid, berbagai informasi yang berkembang di lapangan dapat dihimpun secara langsung. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam menyempurnakan pelaksanaan PPDB, sehingga pelayanan pendidikan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan PPDB yang tertib dan terbuka akan memberikan manfaat yang luas. Selain menciptakan rasa keadilan bagi calon peserta didik dan orang tua, proses yang transparan juga mendukung terciptanya iklim pendidikan yang kondusif serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, termasuk sektor pendidikan. Pengawasan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ke depan, DPRD Kabupaten Bandung Barat berharap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di seluruh wilayah dapat terus ditingkatkan melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dalam proses yang adil, transparan, dan akuntabel.
